Anggaran Pendidikan 2007

5 Januari 2007 pukul 15.50 | Ditulis dalam Uncategorized | 12 Komentar

Awal tahun ini, tepat tanggal 2 januari 2007 saya bertemu dengan Mentri Pendidikan – Bambang Sudibyo. Dia mewakili pemerintah nasional menyerahkan anggaran dari APBN 2007 untuk provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 6,8 Trilyun (Duit semua tuh! Ga ada nyampur kerupuk).

Dalam sambutannya, Bos Bambang ini menceritakan anggaran pendidikan di APBN 2007 sebesar Rp. 51 Trilyun (TRILYUN!) rupiah lebih, Rp. 44 trilyun-nya untuk Departemen Pendidikan Nasional yang dipimpin bos Bambang, merupakan anggaran terbesar yang pernah didapat suatu departemen dalam sejarah Indonesia.

“Saya merinding” Kata bos Bambang.

Saya yang mendengarnya juga turut bahagia. Tiba-tiba saja saya merasa SEDIKIT bangga menjadi bangsa Indonesia. Pikir saya, di tengah keterpurukannya, keterbatasannya, kebodohannya, Pemerintah saya ternyata berani menganggarkan Rp. 44 trilyun untuk dunia pendidikan.

Pas wawancara, Bos Bambang juga dengan bangga mengatakan bahwa dari anggaran tersebut, 11 Trilyunnya dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah. Busyet! Cool Abis neh pemerintah saya!

Tapi ternyata, kebanggaan dan kebahagiaan saya tidak lama…

Data dari sebuah LSM menyebutkan, dari total anggaran pendidikan dalam APBN 2007, ternyata 70 persennya justru habis untuk birokrasi. Sementara 10 persen digunakan untuk biaya lain-lain. Artinya, hanya sekitar 20 persen yang diperkirakan menyentuh langsung ke publik.

Sisanya? Yang terbesar Rp 29 triliun, untuk birokrasi seperti diklat pegawai dan administrasi kepegawaian. Sedangkan Rp 4,8 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan, Rp 2,7 triliun untuk biaya perkantoran seperti ATK serta sarana dan prasarana.

B*ngs*t!!

Saya menyesal sempat bangga…

“Saya merinding…”

Saya menangis…

12 Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Lha buat pelatihan PNS juga ada anggarannya toh? Trus Lala kemarin pas diklat bayar 1.6 juta itu buat apaan dong ya???

    Duh, bingung…

  2. Lala kan di bawah DEPartemen AGama, da ada urusan dengan Departemen Pendidikan, OOT neh!

  3. Terimakasih.. sya jadi ikut merinding sebentar hahaha..

    Setahu saya anggaran pendidikan di APBN 2007 cuma 10 persen. Konon idealnya 20 persen yang masih kecil. Itupun tidak pernah tercapai 20 persen.. Gimana mau pinter..?

    Di lain pihak, tahun ini negara menghabiskan 1,2 trilyun untuk membayar para wakil rakyat di DPRD. Merinding juga, nggak? Saya merinding pengen nonjok hahahaha

    *Makasih dah berkunjung.. Senang dapat temen baru..*

  4. *baca paragrahf2 awal*

    alhamdulillah … akhirnya …

    *mulai baca paragraf2 akhir*

    astagfirullah …
    kok buat biaya birokrasi aja gede banget ya?

    mana orang2 nuntutnya pendidikan murah, lagi. hehe. jadi anggaran ke sana ya murah juga deh … :9 aturan mah mintanya naikkan anggaran untuk pendidikan, biar rakyat nggak mesti bayar terlalu banyak ..

  5. Sebenarnya salah kalau di UUD ditulis anggaran 20% itu. Ini malah kesemapatan depdiknas untuk membagi-bagi proyek, yang bener2 untuk pendidikan cuman dikit-kan. Semestinya dibikinkan peraturan/undang-undang tentang rincian detailnya yang 20% itu. Jadi tidak seenaknya menggunakan dana hutangan itu.

  6. Bgtulah semangat birokrasi untuk berbagi, karena pendidikan tak sepenting gemerincing uang.Dari teratas sampai terbawah berebut rejeki ini sambil mengucap syukur. Kita sudah tak mampu lagi membedakan mana yang halal dan yang diharamkan…

  7. Mas…, saya ikut-ikutan nangis ahhh.
    Saya coba mendengarkan lagu “Bimbim Jangan menangis”… semua lirik Bimbim, saya ganti dengan “anak indonesia”.

    Lah, saya malah tambah sesenggukan.

    Sedih yaaa… Kapan Badai Pendidikan Indonesia Akan Berlalu?

  8. Di tingkat departemen masih dan akan tetap diusahakan “biaya lain-lain” atau “biaya tak terduga” yang cuman di bawah 10%, dari cuman sekian tril rp.
    Sama ya dengan anak-anak yang belajar jadi penitia lomba makan krupuk.
    “biaya lain-lain …”
    Rasanya, bukan hanya diknas aja, tapi merata …
    petinggi oh petinggi

  9. kayaknya nggak hanya di diknas deh..
    miris ya..😦

  10. he..he.. koq jd anonymous…
    poko’e miris dan sedih deh…

  11. Lha sekarang kan pemerintah sulit menganggarkan 20% seperti di UUD. Yang enak kan sudibyo itu nitipkan Voucer Pendidikan lewat tikus DPR, Terus DPR dan DPRD dibuncitkan dengan PP 37/2006 yang sekotar 20% dari APBD di beberapa daerah.
    Kalau mau ya, dekati aja tuh tikus-tikus berijazah SMA yang duduk di kursi hasir rebutan di rumah rakyatitu, siapa tahu ikut kebagian Voucer Pendidikan dari sudibyo.

  12. Gasak aja terus!!! Kenapa hanya 70%? Mending 100% sekalian!!!

    Semoga pak mentri on-line 24 jam & ngakses di blog ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: